Balantrak

Gunung Salak Tea

2009-10-08T23:11:00.000+07:00

Kapungkur nuju ngora, di ajak ku rerencangan (Saeful A. S. & Ateng Sarif Hidayat), nyawang ka gunung salak. harita teu umum milampah ka puncak teh, kumargi hoyong di anteur ku juru kunci, linggihna eta juru kunci teh di pasantren, duka lembur naon etateh, hilap dui, ngan asanamah desa nateh disebatna Desa Jampang-Sukabumi.

Sing horeng di jajab na dugi ka lawang hungkul, teu kungsi nepi ka biwir leuweung Gn. Salak, tapi da kuring mah jeung saparakanca geus tuman deui, nya milampah we terus nu tuntunga nepi ka jajalaneun nu bade ka puncak (jauh keneh padahalmah); iyeu sisi leuweung teh disebatna Kampung Girijaya (jiga salah ngaran salasahiji desa di Lembang tapi dibalikeun "Jayagiri" enya ?).

Di sisi leuweung, kuring jeung saparakanca ngado'a heula sangkan urang di tangtayungan ku gusti nu maha suci dina nyorang jalan nu arek ka puncak tea. Teu kungsi lila nya kuring milampah, ti sisi leuweung kira-kira nyondong waktos 20 menit'an, jalan teh beki letik, sisi kenca jeung katuhu meuni gawir hungkul, aringis ti gebrus we, kumaha nulungan nana, da sora angin ti handap nepi seah jiga cai, (bakating ku luhur), tapi eta gawir teh meni poek teu katingali handap na bakating ku reumeut';

Harita kuring mikir "Pantes mun aya kacarita nu lengit ti iyeu gunung sok tara kapanggih deui, meureun bisa jadi ti gebrus, pan sawarehmah geuning cenah korban Gn. Salak teh kadang kapendak geus tinggal layonna bari palid ka bawa caah, kitu oge lamun usum hujan".

Tapi alhamdullihan, kuring jeung saparakanca salamet, balik isuk indit sore bari mawa cai sa aqua ewang jeung cau sasikat (kuring nu mawa na oge), padahal tatangga Pak Haji mah geus kumpul bisi kunanaon cenah barudak nu kapuncak;

Tangkubanparahu tak Boleh Dibangun Karena Hutan Lindung

2009-10-08T22:12:00.000+07:00

Selasa, 06 Oktober 2009 , 18:10:00

BANDUNG, (PRLM).- Chay Asdak, Dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad mengatakan, kawasan Tangkubanparahu merupakan daerah hutan lindung dan masuk dalam Kawasan Bandung Utara (KBU). Untuk itu, tidak sembarangan untuk melakukan pembangunan atau perubahan di kawasan tersebut karena harus memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal di wilayah tersebut.

"Saya tidak yakin bila pengalihan pengelolaan dari perhutani ke PT GRPP itu akan lebih baik bagi keutuhan kawasan tersebut. Bahkan lebih cenderung akan merusak kawasan KBU dan akan berdampak pada cekungan Bandung," ujar Chay dalam konferensi pers di Kantor LBH Bandung di Jln. Subang, Antapani Kota Bandung, Selasa (6/10).

Menurut Chay, proyek yang ditawarkan memang ekowisata namun hal itu disinyalir hanya kamuplase saja dan mengarah ke industri turism yang bersifat kapitalistik wisata. "Konsep seperti itu hanya menguntungkan segelintir orang," ujarnya.

Chay yang juga pemerhati lingkungan hidup menyatakan seharusnya pembangunan Tangkubanparahu mengacu pada konservasi alam, yang melibatkan masyarakat baik perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dampaknya memberikan kesejahteraan ekonomi.

"Kalau ini melihat konsep yang akan dilakukan PT GRPP lain, jadi Gubernur Jabar harus segera bertindak dan menghentikan proyek itu agar KBU bisa terselamatkan," ujarnya. (A-113/das)***

Sistem Komunikasi Budaya Lokal Dapat Kurangi Risiko Bencana

2009-10-08T22:05:00.000+07:00

Kamis, 08 Oktober 2009 , 02:54:00

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Badan Geologi Bandung Sukhyar mengatakan, pemanfaatan budaya lokal atau pengetahuan asli yang berkembang di masyarakat lokal, cukup memegang peranan penting dalam mengurangi risiko bencana.

Dicontohkannya, soal pemanfaataan budaya asli dalam kaitannya dengan sistem komunikasi peringatan dini bencana, telah dilakukan di Kepulauan Mentawai, yang merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat setempat, melalui penggalian budaya asli setempat, dapat bertindak efektif saat bencana akan terjadi.

Penggunaan budaya lokal sebagai bagian dari mitigasi bencana, kata Sukhyar, perlu dikembangkan dan didokumentasikan di Jabar. Selama ini, penggalian budaya asli untuk kepentingan sistem peringatan dini bencana sering tidak efektif karena tidak ada dokumentasi mengenai pengetahuan tradisional tersebut. Padahal, tingkat perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Jabar sangat tinggi, yang menyebabkan, hanya penduduk asli saja yang memahami budaya lokal tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait, perlu mengeksplorasi dan mendokumentasikan budaya lokal di Jabar untuk kepentingan mitigasi bencana. Dijelaskannya, pemanfaatan budaya lokal untuk kegiatan mitigasi bencana akan dapat menjadi subsitusi dari sistem peringatan dini yang pembangunannya membutuhkan biaya mahal. "Jika penggalian budaya lokal dapat didokumentasikan dengan baik maka kita dapat memanfaatkan itu sebagai sistem peringatan dini terhadap bencana," ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut, kata dia, sistem peringatan dini berbasis budaya lokal perlu dikembangkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah dan institusi lainnya. Metode kearifan lokal yang mereka miliki dalam sistem peringatan dini tersebut akan dapat mengantisipasi datangnya bencana. (A-133/A-50)***

Satpol PP Hentikan Pembangunan di G. Tangkuban Parahu

2009-10-08T21:56:00.000+07:00

Kamis, 08 Oktober 2009 , 15:41:00

BANDUNG, (PRLM).- Satpol PP Pemprov Jabar menghentikan pembangunan di Gunung Tangkuban Parahu, Kamis (8/10). Penghentian itu dilakukan secara simbolis dengan memasang dua spanduk pengumuman penghentian sementara di lapang parkir Jayagiri dan pos keamanan Kawah Ratu.

Sebelum memasang spanduk itu Plt Kasatpol Jabar Moch. Hidayat beserta aparat Pemprov Jabar, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Subang, BKSDA, dan perwakilan PT Graha Rani Putera Persada (GRPP), melakukan pembicaraan tertutup di pusat informasi wisata Gunung Tangkuban Parahu. Di dalam pertemuan itu Hidayat menyampaikan SK Gubernur Jabar No. 912/Kep.1478-Hukham/2009 dan membacakan isinya kepada perwakilan PT GRPP.

"Dari pertemuan tadi perwakilan GRPP untuk sementara ini menyatakan menerima. Namun dia harus melaporkannya juga kepada atasannya di Jakarta," kata Hidayat.

Untuk mengawasi pelaksanaan SK Gubernur Jabar itu Hidayat meminta camat Lembang dan camat Jalan Cagak untuk melakukan pemantauan berkala. Ditegaskannya Satpol PP Jabar tidak akan diturunkan untuk melakukan pengawasan tertutup.

Dengan penghentian itu, lanjut Hidayat, maka pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu secara otomatis akan diambil alih oleh BKSDA. Dipastikannya, penghentian pembangunan di Tangkuban Parahu tidak akan mengganggu aktivitas pariwisata. "Yang dihentikan hanya pembangunan jalan, pagar kawah, musala, dan panggung budaya. Untuk wisatawan dan PKL tetap bisa beraktivitas seperti biasa," kata Hidayat.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Rachman Sidik mengatakan, pihaknya bisa memahami penghentian itu dan akan segera melapor ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Parahu untuk sementara ini akan diambil alih oleh BKSDA.

"BKSDA memang berwenang di kawasan konservasi. Dan karena undang-undang mengamanatkan di taman wisata alam itu harus ada kegiatan wisata maka kami juga yang harus bertanggung jawab dan mengadakan kegiatan wisata itu," kata Rachman.

Dia juga mengatakan, setelah diambil alih pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Parahu, ada kemungkinan tiket masuk ke kawasan itu akan diturunkan kembali harganya. Selama dikelola oleh GRPP harga tiket mengalami kenaikan dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu bagi wisatawan asing. Sedangkan untuk wisatawan lokal dari Rp 12.500 menjadi Rp 13 ribu.

Kenaikan harga tiket itu pula yang membuat PKL di Tangkuban Parahu ikut memprotes pengelolaan oleh GRPP. Menurut mereka, karena kenaikan harga itu jumlah wisatawan asing yang datang turun drastis. (A-132/A-147)***

Batik

2009-10-05T00:28:00.001+07:00

Di hari batik tanggal 2 Oktober 2009;
Batik dinyatakan dunia sebagai salah satu warisan dunia asli buah karya anak negeri;

Gunung Salak Tea

2009-10-04T14:06:00.000+07:00